Serba-serbi per-Bank-an


Pembiayaan Perumahan
Mengharapkan Perbankan Tidak Perketat Kredit



SEPERTI halnya negara-negara lain di dunia, pasar keuangan Indonesia juga bergejolak terimbas krisis keuangan yang terjadi di negara superpower Amerika Serikat. Meskipun tidak separah AS dan negara-negara Eropa, pasar keuangan domestik tetap mengalami pelemahan.

Kurs rupiah dan bursa saham melemah, sementara likuiditas ketat sehingga menyebabkan terganggunya aliran kredit dari perbankan ke sektor riil. Bank yang memiliki likuiditas berlebih cenderung menahan dananya untuk menjaga kemungkinan kian langkanya likuiditas.

Risiko sektor riil yang kian besar seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi global juga membuat perbankan sangat selektif dan berhati-hati menyalurkan kredit. Lalu, bagaimana dengan prospek kredit properti, terutama kredit kepemilikan rumah (KPR), ke depan?

Ekonom BNI Ryan Kiryanto kemarin di Jakarta mengatakan, gejolak keuangan yang terjadi saat ini mau tidak mau memang akan memaksa bank meninjau ulang seluruh kebijakan kreditnya, termasuk properti. Kesalahan strategi dalam penyaluran kredit akan berakibat fatal di kemudian hari. Intinya, bank saat ini ingin mengamankan likuiditasnya dan menjaga kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) tidak membengkak.

Strategi yang dilakukan bank umumnya ialah mengerem kredit yang berkategori antara lain terkait investasi jangka panjang, berdenominasi valas, terkait komoditas yang harganya anjlok seperti pertambangan dan perkebunan, kredit konsumsi yang rentan terpengaruh turunnya daya beli masyarakat, dan kredit yang selama ini penyalurannya sudah cukup ekspansif. Pengereman kredit biasanya diikuti kenaikan suku bunga kredit untuk mengompensasi tingginya risiko.

Di lain pihak, bank tetap akan melakukan ekspansi kredit secara hati-hati dan selektif di sektor-sektor yang relatif tidak terpengaruh krisis keuangan dan memiliki NPL rendah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, selama periode Agustus 2007-Agustus 2008, kredit properti bertumbuh 39 persen dari Rp 136,97 triliun menjadi Rp 190,08 triliun. Pertumbuhan kredit sektor ini di atas rata-rata pertumbuhan kredit seluruh sektor yang sebesar 32 persen.

Menurut Ryan, maraknya kredit properti tak terlepas dari kecenderungan turunnya suku bunga kredit selama periode tersebut dan kebutuhan rumah yang selalu tinggi akibat pasokan yang tak pernah seimbang dengan permintaan.

Kredit properti tumbuh merata di semua jenis, yakni konstruksi, real estate, dan kredit pemilikan rumah (KPR) serta kredit pemilikan apartemen (KPA). Dalam struktur kredit properti, KPR dan KPA yang tergolong sebagai kredit konsumsi memiliki porsi terbesar, yakni 62 persen.

Menurut Ryan, berdasarkan data tersebut, kredit properti memang tergolong cukup ekspansif selama ini. ”Bank untuk sementara tentunya akan mengerem kredit yang dinilai terlalu ekspansif. Artinya, kredit properti dalam setahun ke depan tetap akan tumbuh meskipun tidak lagi secepat sebelumnya,” kata Ryan.

Properti tetap andalan

Meskipun pertumbuhannya diperkirakan melambat, sektor properti tetap akan menjadi andalan perbankan untuk mencari keuntungan melalui kredit. Apalagi, kapasitas dan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit properti sudah memadai.

Salah satunya tercermin dari NPL KPR yang relatif rendah, sekitar 3,3 persen atau masih di bawah batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5 persen. Ini menunjukkan, perbankan sangat pruden menyalurkan kredit ke sektor bersangkutan.

Penyaluran kredit KPR di Indonesia dengan AS berbeda jauh. Di negara adidaya tersebut, terdapat kredit KPR berisiko tinggi yang disebut subprime mortgage. Disebut berisiko tinggi karena rendahnya analisis bank terhadap calon debitor serta banyaknya persyaratan kredit standar yang dihilangkan, seperti keharusan menyetor uang muka.

Akibatnya, banyak calon debitor yang sebenarnya rawan gagal bayar bisa mendapatkan KPR. Banyak calon debitor KPR yang terjaring yang berpendapatan pas-pasan atau bahkan menganggur.

Perbankan di AS tidak menghiraukan risiko tersebut karena suku bunga yang ditawarkan untuk subprime mortgage relatif lebih tinggi dibandingkan dengan prime mortgage atau KPR yang penyalurannya mengikuti standar. Macetnya pembayaran satu debitor bisa ditutup dengan tingginya keuntungan.

Apalagi, bank juga memegang sertifikat dari properti yang dibiayai. Jika macet, bank tinggal menyita rumah debitor lalu menjualnya, selesai. Namun, yang tidak terbayangkan oleh para bankir di sana ketika itu ialah bagaimana jika kemacetan pembayaran terjadi secara masif atau dialami oleh sebagian besar debitor subprime mortgage yang jumlahnya jutaan orang. Bank dipastikan akan kesulitan menjual rumah yang disita karena pasokan amat berlimpah kecuali dengan harga yang amat rendah alias merugi.

Dan ternyata inilah yang benar-benar terjadi. Tren kenaikan suku bunga dan meningkatnya harga-harga barang membuat para debitor subprime mortgage kesulitan membayar cicilan KPR sehingga kemacetan massal pun terjadi dan membuahkan krisis parah.

Di Indonesia tak ada KPR jenis subprime. Seluruh KPR yang disalurkan telah melalui seleksi yang ketat. Bank tidak hanya mewajibkan uang muka, tetapi juga mengharuskan calon nasabah memiliki uang lebih setelah dipotong pengeluaran per bulan. Ini untuk memastikan sang calon tidak melakukan gali lubang tutup lubang untuk membayar KPR. Petugas bank bahkan melakukan wawancara untuk mengetahui karakter calon nasabah.

Dampaknya, calon-calon yang terjaring umumnya memiliki kemampuan yang memadai untuk melunasi KPR. Kenyataannya, selama ini banyak nasabah yang melunasi utangnya lebih cepat dari tenggat waktu yang berkisar 10-15 tahun. Nasabah yang terjaring umumnya juga tidak sensitif terhadap gejolak ekonomi yang terjadi, semisal meningkatnya inflasi dan suku bunga meskipun hidup nasabah semakin berat.

Atas dasar inilah, Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai bank terbesar dalam penyaluran kredit properti, tetap mencanangkan pertumbuhan signifikan pada 2009 meskipun tidak secepat tahun 2008. Tahun 2008, pertumbuhan kredit neto BTN mencapai 23 persen.

Proyeksi tersebut juga didasarkan atas masih tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah. Kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 700.000 per tahun, tetapi pasokan hanya sekitar 300.000 per tahun.

Tidak panik

Kendati pembiayaan properti tetap prospektif, perbankan tidak bisa menghindari kenaikan suku bunga kredit. Naiknya suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 150 basis poin sejak Mei 2008 dan suku bunga dana hingga level 10 persen untuk deposito berjangka mengakibatkan melonjaknya biaya dana (cost of fund). Untuk mengimbangi hal ini, bank pun menaikkan bunga kredit, termasuk KPR sebesar 2-3 persen menjadi rata-rata 13 persen untuk KPR baru.

Direktur Utama BTN Iqbal Latanro berpendapat, bank tidak perlu menaikkan bunga kredit KPR terlampau tinggi dalam kondisi saat ini. Langkah tersebut, kata dia, akan menjadi bumerang karena bisa meningkatkan NPL. Semakin tinggi NPL, kerugian bank semakin besar.

”Menghadapi situasi seperti saat ini, kita tetap waspada, namun tidak boleh panik. Jika bank terlampau panik, maka cenderung akan menaikkan bunga kredit secara agresif. Ini berbahaya. Kenaikan bunga kredit sebaiknya hati-hati dan terukur dengan melihat kondisi debitor,” kata Iqbal.

M Fajar Marta




Komitmen Perbankan Cegah Rupiah Anjlok

Masyarakat Masih Menginginkan Suku Bunga Deposito Tinggi
LAMBATNYA penurunan bunga kredit lebih disebabkan masih tingginya biaya. Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengatakan, biaya tersebut terdiri atas biaya dana atau cost of fund, biaya operasional, margin keuntungan, dan premi risiko.

Perbankan, kata dia, masih bisa mengurangi biaya operasi dan margin. Tapi, untuk cost of fund, masih cukup sulit. ''Yang (mempengaruhi) cost of fund itu di luar bank. Masyarakat masih menginginkan suku bunga deposito yang tinggi,'' kata Sigit.

Selain itu, ungkap dia, premi risiko juga sulit dikendalikan. Ini karena berkaitan dengan persepsi dunia usaha dalam melihat risiko ekonomi. Jika pelaku usaha masih melihat risiko ekonomi tinggi, perbankan akan memandang sama terhadap risiko itu. Dengan belum terlalu pulihnya pasar uang antarbank, Sigit meramalkan penurunan suku bunga kredit baru akan terjadi dalam tiga hingga enam bulan ke depan.

''Tetap akan terjadi penurunan dalam tiga sampai enam bulan. Bank akan menyesuaikan bunga pinjaman,'' kata komisaris Bank BCA ini. Tingkat penurunannya juga akan bergantung cost of fund.

Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom mengatakan, penurunan kembali BI rate sinyal keinginan bank sentral supaya perbankan menurunkan kredit. Miranda juga minta bank tidak perlu ragu menyalurkan kredit asalkan masih dalam koridor kehati-hatian.

''Kita mengharap dan mengimbau perbankan bahwa penurunan suku bunga dari BI (dimaksudkan) agar bank memberikan kredit lebih banyak. Hal itu hendaknya direspons baik perbankan,'' kata Miranda.

Dia mengakui penurunan bunga kredit masih butuh waktu. Biasanya, penurunan bunga langsung tercermin pada deposito. ''Untuk suku bunga kredit, baru akan terlihat kemudian,'' ujarnya.

Miranda menilai saat ini masih banyak pengusaha yang punya prospek cukup baik. Termasuk, UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi saat krisis.


Bank Turunkan Suku Bunga setelah Penurunan BI Rate-LPS Rate
JAKARTA - Penurunan suku bunga acuan (BI rate) dan bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) diprediksi para ekonom tidak akan secara otomatis menurunkan suku bunga perbankan. Meski begitu, penurunan BI rate dan LPS rate diyakini akan memberi semacam tekanan bank perbankan untuk menurunkan suku bunganya.

Chief Economist Bank BNI Tony Prasetiantono menilai, saat ini terjadi saling tunggu di kalangan perbankan untuk menurunkan bunga. Seharusnya, bank-bank papan atas yang masuk Top 5 (lima besar) sebagai pemimpin pasar mesti mengambil inisiatif. ''Jika mereka menurunkan bunga, itu akan diikuti bank yang lain. Ini berlaku tidak hanya dalam upaya menurunkan suku bunga simpanan, namun juga suku bunga kredit,'' kata Tony kemarin (15/2).

Saat ini, tutur dia, yang dibutuhkan adalah memecah kebuntuan di antara bank. Jika bank-bank pemimpin pasar berinisatif, Tony optimistis suku bunga bisa turun lebih cepat. ''Saya harap bank top 5 dapat berinisiatif. Saya prediksi sebelum pertengahan tahun, suku bunga kredit bisa turun ke level 12-13 persen,'' ujarnya.

Ekonom Bank BRI Joko Retnadi mengatakan, penurunan suku bunga, baik deposito maupun kredit, harus dilakukan bank-bank besar secara bersamaan. ''Kalau hanya satu bank saja, dia akan mati sendiri,'' ujar Joko. Saat ini, lanjut dia, ada kendala persepsi risiko industri yang masih tinggi. Jadi, bank belum dapat menurunkan bunga dengan cepat.

Chief Economist Bank Mandiri Group Mirza Adityaswara menilai sebenarnya saat ini likuiditas rupiah makin baik. Hanya, masih banyak menumpuk di bank-bank besar. Ini terbukti dari jumlah dana di SBI (sertifikat Bank Indonesia) yang sudah kembali menembus Rp 250 triliun.

Jika inflasi terus turun hingga 6 persen, BI rate bisa turun ke 7,5 dan LPS rate ke 8,25 persen. Jadi, bunga kredit pasti akan turun meski tidak secepat deposito. ''Tidak seragam turunnya. Sebab, bank harus berhati-hati menyalurkan kredit di masa resesi ekonomi dunia,'' kata Mirza.

Perbankan juga lebih berhati-hati karena, meski masih tinggi, rasio kecukupan modal (CAR) turun ke 16 persen. ''Ekspansi kredit akan lebih selektif,'' ujar Mirza.


Bank Tak Asal Koreksi Bunga Kredit, Keuntungan Bisa Berkurang

Koreksi suku bunga kredit sebenarnya bisa mulai dilakukan perbankan menyusul penurunan BI Rate sejak November 2008. Posisi BI Rate yang saat itu ada di level 9,50 persen terus dikoreksi hingga kini mencapai 8,25 persen.

Dirut Bank BNI Gatot Suwondo mengungkapkan, penyesuaian bunga dilakukan oleh perbankan sesuai dengan kondisi pasar. Itu dilakukan atas dasar akad perjanjian kredit debitor-bank.''Dalam perjanjian kredit, ada klausul soal penyesuaian bunga kredit,'' ujarnya kemarin (15/2).

Dia mengaku, bank tidak bisa asal mengoreksi bunga kredit. Waktu koreksi ikut diperhitungkan agar tidak sampai mengurangi keuntungan bank.

''Ada yang (turun) setiap bulan, ada triwulanan, dan bahkan annually,'' katanya ''Secara kebijakan bunga kredit sudah kita turunkan sejak Januari 2009 sekitar 0,5 persen hingga 0,75 persen sesuai dengan risk assestment,'' tambahnya.

Besaran koreksi dihitung dari kondisi masing-masing bank dan berbeda satu dengan lainnya. Faktor yang mempengaruhi, antara lain, cost of fund, biaya operasi, spread, dan risiko.

Dari data Bank Indonesia (BI), hingga Desember 2008, kredit yang disalurkan perbankan mencapai Rp 1.307 triliun. Angka itu terus meningkat ketimbang 2003 sebesar Rp 440 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa menilai, yang terpenting saat ini adalah bagaimana bank menjaga likuiditas dan mengucurkan kredit bagi dunia usaha dan konsumen. ''Saat ini beberapa bank masih enggan menurunkan suku bunga karena masih kesulitan likuiditas,'' katanya. Dia berharap bank mendukung dunia usaha dan masyarakat mengikuti stimulus yang disiapkan pemerintah. (iw/dwi)

Perbankan Sepakat Tak Jual Produk Spekulatif

JAKARTA - Semua elemen makin kompak menghadapi gejolak finansial global. Larangan bank sentral bagi pihak perbankan untuk menjual produk dual currency deposit bergayung sambut.

"Perbankan saat ini telah dengan segera merespons arahan Bank Indonesia dan menghentikan penawaran produk-produk tersebut," ujar Ketua Perbanas Jos Luhukay di Jakarta kemarin (3/12).

Menurut Jos, dalam kondisi krisis finansial seperti saat ini, produk seperti dual currency deposit (DCD) memang seharusnya tidak dipasarkan. Apalagi, nilai tukar mata uang sangat fluktuatif. "Itu karena dapat memberikan pengaruh buruk pada nilai-tukar dan ketersediaan valas," imbuh Wapresdir PT Bank Danamon Tbk itu.

Sebenarnya, sambung dia, jumlah produk-produk tersebut juga tidak terlalu besar. Dus, pengaruhnya sebenarnya tidak terlalu signifikan. "(Lagipula,) ketersediaan USD di pasar juga cukup rendah, sehingga kurang peluang bagi spekulan-spekulan valas," jelas bankir senior itu.

Jos menjelaskan, yang perlu diketahui masyarakat adalah bahwa dalam industri jasa keuangan, terdapat dua jenis pasar. Yaitu, pasar modal dan pasar uang. Produk dual currency maupun callable forward adalah salah satu bentuk produk pasar uang yang ditawarkan industri perbankan.

"Volumenya umumnya sangat kecil dibandingkan dengan (keseluruhan) pasar uang di Indonesia," jelasnya.

Hal senada diungkapkan Wapresdir PT Bank International Indonesia Tbk (BII) Sukatmo Padmosukarso. "Kita patuh pada aturan dari bank sentral, kita compliance," ujarnya. "Sudah kami hentikan," sambungnya.

Jos mengakui, dalam kondisi normal, produk-produk semacam itu dijual oleh nyaris semua bank papan atas dan menengah. Tentu saja di bawah pengaturan bank sentral. Tapi, tegas dia, porsinya tidak signifikan. Sehingga, tidak cukup adil bagi bank jika dikatakan hal tersebut memicu pengembangan produk spekulatif di tanah air.

Di Danamon sendiri, sambung dia, produk-produk dual currency deposits dan structured products tidak dijadikan sebagai andalan. "Saat ini semuanya telah dihentikan sesuai dengan peraturan BI," ujarnya. Jos menambahkan, produk-produk yang dominan di retail banking Danamon adalah produk-produk simpanan yang lebih sederhana.

Di BII, kata Sukatmo, produk semacam itu juga tidak banyak nasabahnya, mengingat baru dikembangkan dalam dua tahun terakhir. Sehingga, tidak akan berpengaruh bagi perseroan jika pemasaran produk tersebut dihentikan.

BI lewat Surat Edaran Nomor 41/10/DPD telah melarang bank menerbitkan produk terstruktur (structured product), atau kombinasi aset dengan derivatif dari mata uang valuta asing terhadap rupiah, untuk tujuan mendapatkan tambahan income. Produk seperti ini dilarang karena dapat mendorong transaksi pembelian valas untuk tujuan spekulatif sehingga menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah. (eri/fan)


Investor, pelaku bisnis, dan masyarakat tak perlu pesimistis karena krisis.

Justru ini harus menjadi momentum untuk bangkit. Sebagai motivasi untuk bisa memperkuat ekonomi dalam negeri.

Chairman Jawa Pos Group Dahlan Iskan mengatakan krisis saat ini berbeda dengan 10 tahun lalu. Karena itu kiat mengatasinya juga harus berbeda. "Saat itu, meski krismon harga komoditas kuat. Jadi krisis membuat sebagian orang tambah miskin dan sebagian lainnya tambah kaya. Kalau sekarang harga komoditas rendah,'' kata Dahlan.

Menurut Dahlan, sekarang kurs dolar AS (USD) sangat fluktuatif. Padahal untuk bisa berdagang dibutuhkan kurs yang stabil. ''Bagi saya kurs dolar berapa saja, misalnya Rp 15 ribu sekalipun, nggak apa-apa. Yang penting stabil, agar kita bisa berdagang,'' katanya.

Indonesia, kata Dahlan, lebih beruntung daripada India dan Thailand. Pun dibanding Malaysia dan Singapura yang juga sama-sama sedang berjuang melepaskan diri dari krisis keuangan. "Bahkan Tiongkok, salah satu raksasa ekonomi dunia, belum melewati apa yang kita lewati. Memang mereka sudah mempersiapkan agar tidak crash landing saat berubah menjadi negara demokrasi," katanya.

Saat krisis, kata Dahlan, pengusaha juga bisa memanfaatkan untuk memelihara fasilitas produksi. Ini bisa memakan waktu hingga sembilan bulan. Tahun lalu, pengusaha mungkin tidak sempat melakukan maintenance karena pasar sangat bagus. "Dua tahun lagi ekonomi mungkin bisa pulih sehingga mesin produksi siap digenjot dalam waktu lama," ujarnya.(ina/fan)

( Sumber: JAWAPOS )